Emirat Arab Dukung Dewan Perdamaian Gaza dari Trump

Peta Emirat Arab.(Al Jazeera)

EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).

Negara kaya minyak di Semenanjung Arab itu menjadi negara terbaru yang bergabung dengan dewan tersebut. Dewan itu diumumkan Trump pekan lalu untuk mengawasi pemerintahan transisi Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin.

Dalam satu pernyataan, Kementerian Luar Negeri Emirat Arab memuji kredibilitas kebijakan luar negeri Trump, menyoroti upayanya untuk mengakhiri pertempuran di Gaza, dan Kesepakatan Abraham yang dimulai sejak masa jabatan pertamanya.

"Yang Mulia Sheikh Abdullah bin Zayed menekankan bahwa keputusan Emirat mencerminkan pentingnya implementasi penuh rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald J. Trump untuk Gaza yang sangat penting untuk mewujudkan hak-hak sah rakyat Palestina," tulis Kementerian Luar Negeri. "Yang Mulia menegaskan kembali kepercayaan Emirat pada kepemimpinan dan komitmen Presiden Trump terhadap perdamaian global yang dicontohkan oleh Kesepakatan Abraham yang bersejarah."

Trump mengunjungi Emirat Arab dalam kunjungan singkatnya ke negara-negara Teluk Arab pada Mei 2025. Ini menandai perjalanan luar negeri pertamanya di masa jabatan keduanya. 

Komite eksekutif dewan tersebut termasuk menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Komite bertugas menentukan masa depan Gaza setelah perang dua tahun antara Hamas dan Israel.

Namun, dewan perdamaian Trump menarik kontroversi internasional. Presiden mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko--keduanya terlibat dalam invasi ke Ukraina yang berlangsung hampir empat tahun--untuk ikut serta. 

Kemudian ada Viktor Orbán. Perdana menteri populis Hungaria dan sekutu Trump itu mengumumkan bahwa ia  menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut pada Minggu, meskipun telah lama menghadapi kritik karena kemunduran demokrasi di Budapest.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak tawaran keanggotaan Trump pada Senin, karena kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat melanggar kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Trump menanggapi dengan mengancam akan mengenakan tarif besar-besaran pada anggur dan sampanye Prancis dan memprediksi bahwa hari-hari Macron di Istana Elysee akan segera berakhir. (Politico/I-2)