DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo sepakat tidak ada kenaikan tunjangan keuangan pada tahun anggaran 2026, termasuk tunjangan perumahan dan transportasi. Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan, kesepakatan itu diambil saat rapat pimpinan (rapim) yang dihadiri perwakilan fraksi dan alat kelengkapan DPRD Solo, belum lama ini. "Kami, DPRD Solo sudah sepakat untuk tahun 2026 tidak ada kenaikan tunjangan," ujar Budi di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 September 2025.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan, kesepakatan DPRD Solo sebagai respons terhadap kondisi masyarakat saat ini. Selain itu, kata Budi, sudah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD dikaji ulang dan dievaluasi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Budi menjelaskan, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan bersama dengan wali ko...