Dosen HTN Unmul: Pernyataan Menkum Polisi Tak Perlu Mundur setelah Putusan MK Keliru

SEJUMLAH pakar hukum tata negara menyebut pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut sebagai pernyataan keliru.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan putusan MK tidak berlaku mutlak prospektif, sehingga pemerintah harus melakukan koreksi administratif untuk menindaklanjuti putusan MK. “Maka seharusnya pemerintah segera melakukan koreksi dengan menarik atau mengeluarkan keputusan supaya polisi-polisi yang menempati jabatan sipil diberhentikan,” kata Herdiansyah kepada Tempo, Kamis, 20 November 2025.

Setali tiga uang, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan pernyataan Supratma...