Cegah Penjarahan Terulang, Forum RT/RW Jakarta Utara Gelar Deklarasi Damai

Deklarasi Damau Forum RT/RW Jakarta Utara.(Dok. Forum RT/RW Jakarta Utara)

WARGA Jakarta Utara menyatakan menolak segala bentuk tindakan anarkis menyusul peristiwa penjarahan yang menimpa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah Anggota DPR RI di antaranya Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya.

Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib mengatakan pihaknya menginisasi deklarasi damai yang diikuti oleh 47 organisasi masyarakat (Ormas). Ia mengatakan melalui deklarasi ini, masyarakat Jakarta Utara tidak ingin peristiwa anarkis terulang kembali.

Ia mengatakan, aksi penjarahan tidak menggambarkan masyarakat Jakarta Utara sesungguhnya. Ia menilai ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk berbuat anarkis.

“Ini tentunya (penjarahan) bukan menjadi satu ide atau gerakan murni masyarakat Jakarta Utara, tapi kami melihat bahwa memang ada provokasi yang terbangun,” kata Suaib melalui keterangannya, Sabtu (11/10).

Suaib menilai aksi penjarahan telah mencoreng nama baik warga Jakarta Utara. Oleh karena itu, ia berharap aparat kepolisian menindak tegas dan memproses secara hukum pelaku penjarahan.

“Kami berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun yang memprovokasi ini, betul-betul bisa dilakukan satu proses yang tegas, yang tepat, sehingga tidak ada kebudayaan yang ngelos (terlewat) daripada kejadian-kejadian kemarin,” jelasnya.

Ia menuturkan, masyarakat Jakarta Utara berkomitmen untuk memperbaiki citra yang rusak akibat tindakan anarkis segelintir orang.

“Kami sudah mulai membangun satu upaya bagaimana kepercayaan-kepercayaan itu justru harus kita wujudkan baik kepada pemerintah maupun pelaku-pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mendukung deklarasi damai masyarakat. Ia menekankan kekondusifan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kami menyambut baik inisiatif Forum RT/RW dan seluruh ormas yang berkomitmen menjaga kedamaian dan ketertiban di wilayah Jakarta Utara. Deklarasi ini menunjukkan, bahwa masyarakat kita tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali,” kata Hendra. (H-3)