APBD Lamongan Diproyeksikan Sebesar Rp3,074 Triliun

(MI/Ahmad Yakub)

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun anggaran 2026 menjadi Perda, Kamis (27/11). 

Dalam Raperda APBD Kabupaten Lamongan diproyeksikan sebesar Rp3,074 Triliun. Dengan disetujuinya Raperda tersebut, Pemkab akan segera menyampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi.

Dalam Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026 ini, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3. 074 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp3. 149 triliun. 

Selanjutnya, rapat paripurna juga menyetujui 11 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, usai melaksanakan rangkaian mekanisme. Propemperda terdiri atas usulan inisiatif DPRD sebanyak empat usulan. 

Antara lain, meliputi penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lamongan, perlindungan peternak di Lamongan, tata niaga tembakau untuk perlindungan petani, dan pembudidaya ikan.

Adapun tujuh usulan pemerintah daerah, diantaranya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran tahun 2025, perubahan APBD tahun anggaran 2026, APBD tahun aggaran 2027, perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Selain itu, juga penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum, perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Lamongan,  dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Propemperda sendiri merupakan komitmen nyata fungsi legislatif dalam memperkuat kualitas kebijakan publik. Sehingga akan memberikan dampak nyata pada pelayanan dasar, pelindungan ekonomi kerakyatan, penguatan tata kelola, akuntabilitas fiskal, dan sebagau instrumen memastikan arah pembangunan daerah tetap inklusif.

“Ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih maksimal dan berkualitas,” kata Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat hadir pada rapat paripurna, kemarin. 

Bupati yang akrab disapa Pak Yes meminta agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bersinergi guna mendukung terbentuknya perda-perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2026.(H-1)