Alasan Pemerintah dan DPR Kebut RUU Penyesuaian Pidana, Bukan Perampasan Aset

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjelaskan alasan pemerintah dan DPR mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyesuaian Pidana usai mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Eddy mengatakan, RUU Penyesuaian Pidana mesti dilakukan untuk mengejar pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru pada Januari mendatang. "RUU Penyesuaian Pidana ini perintah dari Pasal 613 KUHP nasional," kata Hiariej di Kompleks DPR, Kamis, 20 November 2025. 

Menurut Eddy, ketentuan Pasal 613 KUHP nasional memerintahkan agar pembuat UU, yakni DPR dan pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi antara UU di luar KUHP, termasuk peraturan daerah. 

Dia melanjutkan, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana harus rampung ...